Dilema Mahasiswa, Menurunnya Gerakan Mahasiswa Indonesia

0
59

Mahasiswa merupakan nama yang disematkan kepada orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi yang dapat berupa Sekolah Tinggi, Akademi, dan, yang paling umum adalah Universitas. Mahasiswa memiliki strata sosial yang cukup tinggi di mata masyarakat Indonesia karena diidentifikasi sebagai orang yang memiliki kecerdasan intelektual, terkhusus dalam disiplin ilmu yang didalami. Hal ini juga karena tidak semua warga negara Indonesia dapat mengenyam pendidikan, apalagi pendidikan tinggi. Banyak faktor penghambat masyarakat Indonesia dalam memperoleh suatu pendidikan. kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti) mengatakan bahwa total seluruh mahasiswa di Indonesia mencapai 7,5 juta orang, jumlah ini dinilai masih sedikit dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang mencapai 269 juta jiwa (Republika.co.id, “Jumlah Mahasiswa Indonesia Masih Sedikit” 12/11/2018).

Mahasiswa juga sering dianggap memiliki sikap kritis dan solutif dalam suatu permasalahan oleh masyarakat di Indonesia karena tidak dipungkiri tercatat dalam sejarah bahwa, mahasiswa selalu ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan sosial-politik di Indonesia, seperti aksi yang dilakukan oleh mahasiswa pada tahun 1974 dalam penolakan penanaman modal asing yang kemudian disebut Peristiwa Malari. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 kemudian merembet pada krisis multidimensi di Indonesia membuat mahasiswa yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat pada 1998 mampu menggulingkan rezim Soeharto yang sudah lama berkuasa di Indonesia, dan aksi mahasiswa BEM Se- Indonesia pada tahun 2001 yang memaksa Presiden Abdurrahman Wahid turun dalam jabatannya (Liputan6, “BEM Se-Indonesia Demo, Gus Dur Disuruh Mundur”, 11/03/2001). Daya kritis dan solutif yang dimiliki mahasiswa ini, salah satunya didapatkan dan tumbuh dilingkungan kampus dengan memperoleh materi di perkuliahan, kemudian mengkaji, mendiskusikan permasalahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia sehingga tergerak untuk terjun menyelesaikan permasalahannya.
​Indonesia setelah turunnya rezim Soeharto pada 21 Mei 1998 terus melakukan reformasi pada sistem pemerintahannya, mengamandemen konstitusi negara hingga sangat berbeda dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang asli, transisi dari heavy excecutive dengan kekuasaan yang besar pada badan eksekutif era orde baru perlahan mulai diganti dengan sistem trias politica melalui pembagian kekuasaan, check and balance antar lembaga pemerintahan, kebebasan dalam berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat. Infrastruktur politik seperti partai politik, pers dan media, LSM, dan ormas diberikan ruang untuk berpartisipasi menjadi penyalur aspirasi dan kepentingan masyarakat sehingga menjadi sama pentingnya dengan lembaga suprastruktur politik.
​Kehidupan sosial-politik Indonesia yang lebih demokratis ini, justru dibarengi dengan kemunduran pergerakan mahasiswa yang sering dikenal sebagai kontrol pemerintah, agent of change, serta selalu pada garda terdahulu dalam membelasut penindasan, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Tidak jarang aksi yang dilakukan oleh mahasiswa mampu meruntuhkan tirani kekuasaan. Banyak kalangan yang menilai bahwa mahasiswa sekarang ini menjadi apolitis sehingga pergerakan mahasiswa tidak memiliki eksistensi pada masa demokratisasi ini, walaupun kehidupan Indonesia lebih demokratis dibandingkan sebelum era reformasi. Masih banyak praktik KKN, penyelewengan kekuasaan, ketidakadilan dan penindasan yang terjadi di Indonesia yang sudah seharusnya menjadi bagian dari mahasiswa untuk peka, bersikap dan bertindak solutif terhadap perihal tersebut, karena banyak harapan yang diberikan masyarakat kepada mahasiswa.

Banyak faktor yang menyebabkan menurunnya pergerakan mahasiswa di Indonesia. Depolitisasi mahasiswa sebenarnya telah terjadi sejak masa Orde Baru, yakni setelah banyak aksi yang dilakukan oleh mahasiswa menentang kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru seperti yang dilansir oleh Tirto.id, gerakan golput yang dikumandangkan para pemuda dan mahasiswa untuk memprotes penyelenggaraan Pemilu 1971. Mereka mendeklarasikan gerakan ini pada awal Juni 1971, sebulan sebelum pemilu pertama Orba itu (Fandi Hutari, 2018). Aksi mahasiswa yang menolak pembangunan Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 1973 hingga aksi yang dilakukan oleh mahasiswa pada 1974 dalam aksi menentang penanaman modal asing, khususnya Jepang yang kemudian berujung malapetaka 15 Januari atau dikenal dengan Peristiwa Malari (Arief Adityawan, Propaganda Pemimpin Politik Indonesia, 2008 : 6). Untuk meredam oposisi dari Mahasiswa, pada tahun 1978 dikeluarkan kebijakan oleh pemerintahan Orde Baru melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0156/U/1978 yakni kebijakan tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan atau mendiskusikan tentang isu-isu sosial-politik didalam kehidupan kampus, disusul SK No. 0230/U/J/1980 tentang pedoman umum organisasi dan keanggotaan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK).
Depolitisasi kehidupan kampus terus bergulir hingga era Reformasi ini, pemandulan mahasiswa sekarang ini dilakukan secara masif tanpa disadari berdampak pada menurunnya gerak dan aktivitas mahasiswa. Mahasiswa diberikan wadah untuk berorganisasi didalam kampus yang sering disebut Organisasi Intra-kampus. Organisasi Intra-kampus merupakan fasilitas yang diberikan oleh Rektorat/Birokrasi untuk mengembangkan minat, bakat dan hobi bagi mahasiswa yang berupa UKM (Unit Kegiatan Kampus). Jika di tingkat fakultas disebut UKMF (Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas) serta terdapat juga berbagai komunitas didalam kampus yang mewadahi minat dan bakat para mahasiswa. Adanya organisasi Intra-Kampus membuat mahasiswa sibuk menyalurkan hobi, mengembangkan minat dan bakat sehingga berdampak pada menjadikan banyak mahasiswa apolitis terhadap permasalahan sosial-politik di Indonesia, meskipun terdapat Organisasi Intra-kampus yang mewadahi gerakan mahasiswa dalam bidang sosial-politik berupa Ormawa seperti BEM, DPM, Himpunan Mahasiswa. Organisasi tersebut masih dibatasi dan banyak intervensi dalam mengkaji, mendiskusikan masalah politik Indonesia di lingkungan kampus, dan justru mahasiswa saling bermusuhan dengan teman se-almamaternya untuk menduduki jabatan-jabatan dalam organisasi Intra-kampus.
Mahasiswa lebih senang mendiskusikan politik dalam kampus, merebutkan jabatan yang dianggap sebagai kekuasaan dalam politik kampus yang notabene justru saling sikut dan jegal antar mahasiswa se-almamater seakan tidak ada bedanya dengan aktor politik nasional yang sering dikritisi mahasiswa. Mahasiswa sibuk berkutat di dalam kampus sehingga masyarakat tahu bahwa gerakan mahasiswa telah mati. Organisasi Ekstra-Kampus yang lebih dekat dengan masyarakat dan erat dengan nuansa politik nasional, seperti IMM, GMNI, KAMMI, HMI, PMII yang pernah besar pada waktunya, kini bagaikan lampu yang mulai redup cahayanya. Organisasi Ekstra-Kampus inilah yang dulu sering melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, aksi dan tindakan dalam mengkritisi pemerintahan serta membelasut ketidakadilan dan kesewenang-wenangan sehingga rakyat banyak yang bersimpati dengan gerakan mahasiswa dan masih menaruh harapan hingga sekarang.
Pemerintah selalu menghimbau kepada pihak birokrasi maupun mahasiswa untuk tidak berpolitik praktis di lingkungan kampus, seperti yang dikatakan oleh menristekdikti Muhammad Nasir, mengingatkan kepada seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia untuk tidak melakukan aktivitas politik praktis di dalam lingkungan universitas atau perguruan tinggi (Tempo.co, “Menristekdikti Larang Mahasiswa Berpolitik Praktis di Kampus”, 18/09/2018). Mahasiswa dilarang membicarakan isu-isu politik nasional didalam kampus, hal ini berdampak pada mahasiswa menjadi apolitis terhadap perpolitikan di Indonesia, bahkan banyak di antara mereka menjadi acuh terhadap permasalahan sosial-politik Indonesia. Sering saya mendengar “Tolong jangan bawa-bawa Politik didalam Kampus.” Perkataan ini sering dilontarkan oleh pihak birokrasi termasuk dosen maupun mahasiswa itu sendiri, sehingga permasalahan maupun isu- isu sosial-politik jarang dikaji, didiskusikan di lingkungan kampus. Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat yang dilindungi oleh konstitusi, seakan-akan terbatasi dalam lingkungan kampus yang sebenarnya tempat yang tepat untuk mengembangkan pemikiran, berdiskusi, berkumpul dan berserikat.
Ketika belum ada pembatasan masa kuliah, mahasiswa dapat sekuat tenaga mejadi aktivis mahasiswa yang dapat terjun kedalam kehidupan masyarakat melawan penindasan dan ketidakadilan karena tidak terlalu terbebankan masa kuliah yang tidak dibatasi. Kini dikeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang membatasi masa kuliah bagi mahasiswa maksimum hanya tujuh tahun untuk program sarjana, diploma empat/sarjana terapan. Setiap universitas juga mengeluarkan peraturan untuk pembatasan masa kuliahnya di masing-masing universitasnya sendiri. Ketentuan akademik ini tentu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya, seperti Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2019 tentang peraturan akademik Universitas Negeri Yogyakarta yang membatasi masa kuliah untuk Program Diploma III 10 Semester dan Program Sarjana 12 Semester di UNY. Universitas Indonesia juga menerapkan untuk program sarjana selama-lamanya 12 Semester.
Pembatasan Masa Kuliah ini berdampak terhadap lemahnya pergerakan mahasiswa. Mahasiswa menjadi takut untuk aktif berorganisasi. Psikologis mahasiswa dihantui dengan ketika menjadi aktivis mahasiswa membuat lama masa kuliah yang berdampak pada dikeluarkan atau drop out sebagai mahasiswa, bahkan sekarang ini mahasiswa yang lulus lama, tidak sesuai dengan standar dari sebagian besar mahasiswa (S1/D4 umumnya empat tahun) dianggap suatu hal yang tabu, mahasiswa yang bermasalah, dan akan diintervesi oleh pihak universitas untuk segara menyelesaikan masa kuliahnya.
​Mahasiswa dituntut untuk lulus cepat, cumlaude, juga aktif dalam berorganisasi. Itulah yang sering dihembuskan oleh berbagai pihak termasuk pihak birokrasi termasuk para dosen pengajar. Mahasiswa baru sebelum masuk perkuliahan selalu ada kegiatan berupa ospek seperti PPSMB UGM, PKKMB UNS, PBAK IAIN Surakarta, PKKMB UNY, juga kegiatan softskill. Kegiatan ini merupakan tahap orientasi mahasiswa barusebagai transformasi dari kehidupan sekolah. Kegiatan orientasi mahasiswa ini dilakukan untuk memperkenalkan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru, tak jarang kebanyakan mengarahkan mahasiswa baru untuk lulus dengan cepat, cumlaude, tetapi juga aktif dalam berorganisasi. Tuntutan dan harapan yang berat ini hanya segelintir mahasiswa yang dapat melakukannya. Mindset ini tertanam dalam sebagian besar mahasiswa yang berdampak pada mahasiswa menjadi tidak all out sebagai aktivis mahasiswa dan berorganisasi, takut jika terlalu banyak waktu tersita untuk berorganisasi akan membuat lulusnya lama yang sudah menjadi hal yang tidak sewajarnya sebagai mahasiswa dan tidak lulus dengan predikat cumlaude.
​Pergerakan mahasiswa sekarang ini memang sedang mengalami penurunan. Ini bukan praktis terjadi, banyak faktor yang menyebabkannya. Namun bukan berarti ini akhir dari pergerakan mahasiswa. Jadilah mahasiswa yang mampu membawa perubahan yang lebih baik dalam kehidupan sosial-politik di Indonesia sebagai harapan dari masyarakat Indonesia dan memang sebuah tujuan dari diciptakannya mahasiswa.

Ditulis oleh: Amirudein Al Hibbi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here