Pernyataan Sikap IMM BSKM terkait “KPK vs Polri”

1
160

Pernyataan Sikap IMM Bulak SumurKarang Malang (UGM &UNY)

Terkait “KPK VS POLRI”

 

Indonesia semenjak tahun 1998 secara resmi menyatakan diri sebagai Negara Republik yang menganut demokrasi. Menjadi demokratis, berarti membawa Negara kepada pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan. Pemerintah dan aparat terkait berkewajiban melakukan segala sesuatu berorientasi kepada kepentingan publik, demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia sehingga memberantas korupsi, menegakkan hukum dan keadilan, menunjung tinggi HAM, dan membuat kebijakan untuk kesejahteraan rakyat menjadi beberapa hal pokok.

Pelaksanaan demokrasi haruslah berasal dari dua arah upwarddan downward. Upward berarti proses demokrasi buttom updari rakyat ke pemerintah. Hal ini dilakukan misalnya melalui interest groupdan civil society. Downward berarti proses demokrasi top down dari pemerintah kerakyatnya. Artinya, Pemerintah bukanlah satu-satunya elemen dan subyek penyelenggara negara. Masyarakat sipil dan kelompok kepentingan terkait memiliki hak dan kewajiban sebagai watchdogterhadap implementasi demokrasi yang berjalan. Atau Giddens menyebutnya dengan double democratization demi terciptanya keseimbangan.

Kasus Polri vs KPK yang sedang merebak di media belakangan ini menjadi salah satu hal yang dapat merepresentasikan permasalahan nyata dari demokrasi. Dimana kedua aparatur negara yang berwenang menangani korupsi dan menegakkan keadilan justru berkonflik. Arogansi kewenangan kedua pihak, nampak nyata dari kasus penanganan korupsi simulator SIM senilai Milyaran Rupiah yang ditangani KPK melibatkan pejabat tinggi Polri. Hal tersebut  kemudian ditanggapi oleh Polri dengan memperkarakan “kasus kadaluarsa” yang melibatkan salah satu penyidik KPK.

Sebagai salah satu elemen masyarakat Indonesia dan civil society tingkat mahasiswa, perlu bagi IMM BSKM untuk mengkritisi. Untuk kemudian menentukan sikap dan langkah yang tepat. Setelah melalui serangkaian diskusi dan pengkajian, IMM BSKM  berpandangan dan menyatakan sikap :

  1. KPK dibentuk guna memberantas korupsi di negeri ini. Pemilihan anggota dan Ketua dipilih oleh rakyat melalui DPR. Sehingga sebagai institusi, KPK bersifat independen. Penanganan kasus simulator SIM senilai Milyaran Rupiah merupakan satu di antara ratusan kasus korupsi di Indonesia yang harus ditangani KPK. Setelah beberapa waktu lalu mulai dipertanyakan kinerjanya oleh banyak pihak, saat ini seharusnya menjadi momen sangat tepat bagi KPK untuk membuktikan kinerja dan integritasnya.
  2. Polri merupakan lembaga yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Polri sebagai aparat penegak hukum sekaligus penjamin keamanan masyarakat, seharusnya dapat menyikapi setiap kasus yang ada dengan bijak. Termasuk yang menyangkut kinerja Polri. Kemunculan kasus Kompol Novel yang telah berlangsung pada 2004 silam di Bengkulu menunjukkan kesan arogansi Polri dalam menanggapi pengusutan korupsi simulator SIM. Ini justru memicu timbulnya pertanyaan publik, ada apa di balik agenda tersebut.
  3. Merujuk pada pasal 74 KUHP, tidak ada pengusutan yang dilakukan terhadap “kasus kadaluarsa”. Dalam hal ini, memperkarakan keterlibatan Kompol Novel dalam kasus penembakan pencuri sarang wallet pada tahun 2004 dapat dikatakan sebagai hal yang absurd. Mengingat pada saat itu Kompol Novel merupakan Kastreskrim yang telah dijatuhi Disiplin atau terkena tanggung jawab komando. Meski penembakan tersebut merupakan kelalaian anak buahnya.
  4. Penanganan kasus korupsi simulator SIM yang melibatkan Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo seharusnya dapat ditangani dengan baik secara bersama oleh KPK dan Polri. Selain melibatkan pejabat Polri sebagai tersangka, sebagian besar tim penyidik KPK merupakan anggota kepolisian. Untuk itu, kedua institusi perlu melakukan KISS (Koordinasi, Integritas, Singkronisasi, dan Simplifikasi) dalam kinerjanya.
  5. Polri mempunyai tugas yang sangat penting untuk mengayomi masyarakat. Polri secara langsung juga bersinggungan dengan masyarakat secara umum. Jika timbul antipati terhadap Polri oleh  masyarakat, maka dikawatirkan akan berbahaya bagi peran institusi Polri sebagai pengayom masyarakat itu sendiri maupun kondisi sosial di masyarakat pada nantinya.
Mengetahui Pimpinan Cabang  Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Bulak Sumur Karang Malang (UGM & UNY)
Ketua Bidang Hikmah
Priyo Atmo Sancoyo
Ketua Umum
Muhammad Yusro
Sekretaris Umum
Satrio Aji Pramono

 

by : davina azalia khan

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here