Merancang Gerakan Oposisi Sosial

0
302

Oleh Zain Maulana (Kabid Hikmah DPP IMM)*

 

 

‘Demonstrasi dan agitasi saja adalah mudah, karena tidak berkehendak akan kerdja dan usaha terus menerus. Dengan agitasi mudah membangkitkan kegembiraan hati orang banjak, tetapi tidak membentuk pikiran orang. Karena kerapkali kegembiraan sementara itu lenjap dengan lekas. Agitasi baik bagi pembuka djalan. Didikan membimbing rakjat ke organisasi. Sebab itu usaha kita sekarang: Pendidikan’. Bung Hatta

 

 

Dalam salah satu artikel Sjahrir menyatakan, ‘berpikir itu harus ‘jujur dan revolusioner’, yakni sesuai dengan kebenaran dan kesadaran’. Berpikir yang benar, menurut Sjahrir, harus ‘rasional, hal yang sesungguhnya, berpijak di bumi, terlibat akan tetapi tenang’. Sjahrir

 

Nilai Keagamaan sebagai Basis Gerakan

Optimalisasi gerakan mahasiswa dalam melakukan aksi-aksi resistensi terhadap penindasan artinya mendorong upaya transformasi dalam skala yang lebih luas. Asumsi dasar yang dijadikan pijakan adalah gerakan mahasiswa memiliki intellectual capital, sekaligus social capital, yang kemudian dapat diformulasikan menjadi social power, untuk mengubah struktur dan tatanan sosial yang tidak adil menjadi lebih adil, yang menindas menjadi lebih egaliter.

Habermas, salah seorang teoritisi kitis, melihat social movement sebagai reaksi defensif untuk mempertahankan ruang publik dan privasi, sekaligus menentang proses hegemoni yang dilakukan oleh sistem Negara dan ekonomi pasar. Lebih lanjut, social movement, seperti yang dinyatakan oleh Pierre Bourdieu, berfungsi untuk melakukan counter terhadap ideologi dominan yang menggunakan logika matematis sebagai dasar rasionalitasnya, seperti yang dianut oleh ideologi neo-liberalisme.

Dari pembacaan di atas, sudah selayaknya gerakan mahasiswa didorong menjadi gerakan sosial dengan menjadikan relasi Negara-Pasar-Rakyat sebagai pembacaan kritisnya. Nalar kritis gerakan mahasiswa dalam membaca persoalan sosial tidak hanya berhenti pada posisi state vis a vis people tetapi juga melihat kebijakan global sebagai instrumen penting terjadinya demoralisasi sosial yang meluas saat ini.

Gerakan mahasiswa sebagai salah satu pilar perubahan mempunyai modal penting yaitu tradisi intelektual kritis. Bangunan epistemologi kritis ini akan semakin kokoh ketika diintegrasikan dengan kesadaran keagamaan. Maka demikian, perpaduan tradisi intelektual kritis dengan kesadaran keagamaan yang berpihak kepada nilai-nilai kemanusiaan menjadi satu faktor yang sangat mendesak bagi gerakan sosial saat ini.

Misalnya seperti pemahaman liberatif mengenai surat al-ma’un yang melahirkan corak keagamaan yang transformasional, yakni refleksi teologi untuk praksis gerakan.

Memahami Kapitalisme Neoliberal

Istilah neoliberalisme, kini menjadi sebuah tata wacana dominan yang menguasai hampir seluruh bagian dalam kehidupan. Meskipun demikian, istilah neoliberalisme menimbulkan banyak perdebatan tentang konsep itu sendiri. Sejauh ini, neoliberalisme dipahami sebagai sebuah kredo yang mengajarkan tentang prioritas pertumbuhan ekonomi, pentingnya perdagangan bebas untuk merangsang pertumbuhan, pasar bebas, pilihan individual, pemangkasan regulasi pemerintah, dan dukungan pada pembangunan sosial yang evolusioner sesuai dengan pengalaman Barat yang diyakini dapat diterapkan di seluruh dunia[1].

Istilah neoliberalisme yang kini dikenal pada mulanya merupakan nama yang dipakai para pejuang demokrasi di Amerika Latin untuk menggambarkan watak ideologis koalisi antara rezim kedidaktoran dan ekonomi pasar bebas dalam coraknya yang ekstrem.[2] Lebih spesifik lagi, istilah neoliberalisme menunjuk pada tata ekonomi-politik rezim Pinochet di Chile (1973-1990) yang kemudian istilah ini menyebar luas, khususnya dikalangan intelektual dan aktivis gerakan sosial. Ketika diktator Pinochet tumbang, istilah neoliberalisme lebih populer dipakai untuk menggambarkan kinerja ekonomi pasar bebas dalam bentuk yang ekstrem.[3]

Neoliberalisme sebagai sebuah “isme” diantaranya dipelopori oleh para pemikir ekonomi Mazhab Austria (seperti Friedrich von Hayek[4]) dan Mazhab Chicago (seperti Milton Friedman). Kaum “libertarian” ini membangun landasan pemikirannya dari sebuah premis yaitu semua bentuk tatanan yang baik terbentuk secara spontan dari prinsip kebebasan, dan kebebasan itu hanya terlaksana dalam tatanan yang terbentuk dari relasi-relasi spontan. Bagi pengikut aliran ini, ekonomi pasar bebas merupakan lokus dan model spontanitas serta kebebasan itu, dan semua bentuk ekonomi planning adalah “jalan menuju perbudakan”.[5] Artinya, segala bentuk hambatan, batasan, dan campur tangan negara harus disingkirkan agar cita-cita kebebasan (menurut kaum “libertarian”) dapat terwujud.

“Oleh karena itu, segala batasan politik, kultural, sosial, dan hukum serta regulasi pemerintah harus se-minimal mungkin. Andaipun dilakukan, aturan hanya boleh bersifat “negatif”. Artinya, “jangan campur tangan”. Hak atas hidup, misalnya, diartikan sebagai hak untuk tidak dibunuh, dan bukan hak atas pangan. Sistem ekonomi yang baik adalah ‘ekonomi pasar bebas’ (free market economy).”[6]

 

Ketika mazhab Keynessian meyakini bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk ikut campur tangan dalam kehidupan ekonomi, kaum neoliberal yang diwakili oleh Friedman justru berpendapat bahwa garis kebijakan tersebut sesungguhnya hanya akan membuat bangkrut masyarakat, sebab kontrol atas inflasi dan pengangguran oleh pemerintah berarti termasuk kontrol pemerintah atas peredaran uang. Kehidupan ekonomi masyarakat sudah seharusnya di lepaskan dari atruran-atruran yang mengekang kebebasan individu untuk maju dan saling berkompetisi. Pasar merupakan arena bebas yang setiap orang berhak untuk ambil bagian dalam permainan yang ada di dalamnya sehingga pasar dapat berjalan secara alamiah. Insentif individu adalah pedoman terbaik untuk menggerakkan ekonomi. Dalam konteks itulah Friedman mencanangkan sebuah prinsip bahwa:

”Ada satu, dan hanya satu, tanggungjawab sosial bisnis, yaitu menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mengumpulkan laba sebanyak-banyaknya.(Capitalism and Freedom: 1962)”[7]

 

Sosiologi Gerakan Oposisi Sosial

Mencari model atau format gerakan oposisi sosial membutuhkan mapping fakta sosial beserta relasi kekuasaan yang mengitarinya. Persoalan mendesak yang perlu dipetakan oleh gerakan mahasiswa adalah; berada dimana tafsir pemihakan gerakannya dan lapisan kelas mana yang menjadi orientasi gerakan oposisi sosial. Di sini kita membutuhkan perencanaan konsepsional dan strategis terhadap arah dan program gerakan. Jangan sampai gerakan mahasiswa salah melakukan pemetaan posisi gerakannya. Jadi, dibutuhkan alat analisa gerakan yang berangkat dari pemetaan terhadap piramida kekuasaan. Di bawah ini akan kita lihat model piramida kekuasaan dan di mana posisi GM sebagai gerakan oposisi sosial.

HAK SIPIL

& POLITIK                                   ELITE

MENENGAH

CIVIL SOCIETY

HAK                                                  DOMAIN

EKOSOSBUD                      RAKYAT                GERAKAN SOSIAL

Piramida kekuasaan di atas menggambarkan bahwa, dalam konteks Indonesia, elit lebih dominan yang didukung oleh kelas menengah. Kelas menengah yang diharapkan menjadi lapisan kritis menjadi kabur, Karena peran mereka yang cenderung elitis. Dari lapisan menengah ke elite, domain yang bekerja yaitu civil society. Isu yang dibawa cenderung abstrak dan elitis, seperti HAM, KKN, Demokratisasi, Good Governance, dan sebagainya. Isu strategis yang dimunculkan merupakan hak sipil-politik.

Di mana posisi gerakan sosial? sudah jelas bahwa gerakan sosial berorientasi ke basis rakyat dengan isu strategis yang lebih konkrit dirasakan oleh masyarakat yaitu hak ekonomi-sosial-budaya. Persoalan ketimpangan ekonomi seperti upah buruh atau guru, pendidikan yang semakin mahal sehingga tidak terjangkau oleh kaum mustadh’afin, atau pun penggusuran menjadi arah advokasi bagi gerakan sosial. Dengan demikian, gerakan mahasiswa berposisi mengartikulasikan nalar kritis dan praksis gerakan pada domain rakyat yang saat ini tidak disentuh oleh pemerintah maupun elemen civil society.

 

Merancang Isu Dan Strategi Gerakan Oposisi Sosial

Merancang isu strategis berarti merumuskan fokus perubahan gerakan oposisi sosial dalam beberapa wilayah. Isu strategis harus memiliki dampak luas, jangka panjang dan menyentuh langsung kepada kaum mustadh’afin. Isu strategis yang bisa kita create untuk gerakan oposisi sosial yaitu: kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Isu kemiskinan terkait dengan fakta marginalisasi sosial yang terjadi, seperti penggusuran, masalah tenaga kerja wanita,  upah buruh, dan persoalan petani. Sedangkan dalam wilayah pendidikan, fakta yang dapat kita advokasi yaitu; komersialisasi pendidikan yang menyebabkan rakyat miskin tidak dapat bersekolah, kesejahteraan pengajar, dan reformasi kurikulum yang lebih bercorak empirik, dalam arti kesadaran akademis dikonfrontasikan dengan realitas. Harapannya agar sekolah atau institusi pendidikan melek dengan problem sosial dan memiliki aksi nyata terhadap persoalan-persoalan rakyat.

Majalah The Economist, yang dikutip oleh Noreena Hertz dalam bukunya The Silent Take Over: Global Capitalisme and The Death of Democracy, memaparkan bahwa dalam periode 1975 hingga 1996 ditemukan 1223 jenis obat baru, namun hanya 13 diantaranya di buat untuk menangani berbagai penyakit tropis yang merenggut jutaan jiwa seperti; malaria, tipus-kolera-disentri, demam berdarah, dan lainnya. Sisanya adalah untuk obat anti-gemuk, penghalus kulit wajah, penghilang kerut, dan berbagai obat kosmetik lainnya. Porsi terbesar dana untuk riset obat-obatan dilakukan untuk riset kosmetik, anti-gemuk dan kecantikan.

Realitas ini menunjukkan salah satu ketidakadilan global yang diciptakan oleh kekuatan internasional yang tentunya harus mendapatkan perlawnaan dari kekuatan gerakan sosial. Belum lagi biaya kesehatan yang semakin mahal, menjadikan institusi kesehatan sebagai alat mencari laba semata.

Berangkat dari isu strategis tersebut, gerakan oposisi sosial berposisi bukan semata-mata vertikal (gerakan politik structural-kekuasaan) tapi bercorak horizontal yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan hidup kaum mustadh’afin.

Pola Gerakan Oposisi Sosial

Untuk menjadikan gerakan mahasiswa sebagai gerakan oposisi sosial, ada beberapa pola gerak yang berlangsung dalam tiga kategori, dan sebagai emrio awal perlu ada skala prioritas yang perlu diperhatikan. Strategi ini dirancang lewat metapor lingkaran dalam rangka menunjukkan, bahwa tidak ada relasi yang hirarkis, tetapi perlu pembacaan yang tepat dalam melakukan tafsiran terhadap strategi gerak ini.

Lingkaran pertama, menunjukkan lingkaran komunitas yang berfungsi dalam melakukan politik opini, baik itu melalui media, tulisan, dan sebagainya. Dan juga komunitas di dalamnya bergerak untuk melakukan lobi-lobi politik, serta membangun jaringan dengan berbagai elemen yang diidentifikasikan dapat menjadi mitra bagi gerakan mahasiswa, yang tentunya memiliki kesamaan visi. Tugas lingkaran pertama juga melakukan koordinasi secara efektif dengan lingkaran kedua dan ketiga.

Lingkaran Kedua, merupakan strategi gerak dalam rangka mengintegrasikan gerakan mahasiswa dengan rakyat sebagai fungsi gerakan artikulaor kepentingan rakyat. Caranya ialah dengan membuat tim community organizer yang berfungsi melakukan advokasi terhadap kaum mustadh’afin. Pada tahap awlnya perlu mengadakan pelatihan advokasi secara intensif, dengan tujuan agar tim ini memiliki bekal yang cukup dalam melakukan pemberdayaan rakyat.

Lingkaran Ketiga, merupakan pusat bagi pembasisan kader dalam proses ideologisasi dan penanaman kerangka gerakan. Alat baca gerakan yang di diasporakan kepada kader, melalui pembasisan kader, yang tidak berhenti pada perkaderan formal, tapi yang lebih penting adanya pola pendidikan yang menumbuhkan kesadaran kritis kader.

Beberapa Ciri Gerakan

pertama, makin membesarnya jumlah aliran dana yang ditawarkan oleh lembaga donor dan lazimnya aliran ini untuk memfasilitasi sejumlah proyek-proyek yang disebut sebagai demokrasi. Mereka punya ciri yang umum, program yang berdurasi pendek, mengandalkan pendekatan partisipatif dan mewakili kepentingan semua kelompok. Program-program ini menyisir semua isu strategis, dari kesehatan, keamanan, pendidikan, pertanian hingga masyarakat adat. Di bawah kendali Amerika, Uni Eropa atau Jepang, bantuan uang ini menimbulkan kelas sosial baru. Sebuah kelas menengah yang memiliki ketrampilan dan kemampuan untuk memiliki pengaruh. Sebagian besar aktivis tertampung dalam gerakan yang menjanjikan insentif dan mobilitas sosial baru.

Keadilan yang menjadi gagasan dasar kemudian dipahami dalam logika instrumental. Untuk mendapat kesejahteraan diperlukan perombakan fungsi dan peran pemerintah. Usaha merombak habis wewenang dibaca dalam label Pemerintahan yang Bersih. Semua kebijakan sosial negara disunat, diantaranya adalah kehendak untuk mencerdaskan dan mensejahterakan. Subsidi yang memberi ciri keberadaan negara dianggap pemborosan dan itu yang kemudian diminta untuk dicabut. Tanpa sadar rakyat miskin jumlahnya membumbung dan kondisi sosial kian merosot drastis. Amuk massa di mana-mana karena gambaran tentang pemerintahan yang buruk terbenam dalam kesadaran penduduk. Keadilan ekonomi menjadi tuntutan umum yang begitu diabaikan. Gerakan sosial kaum muda yang terjebak dalam logika donor hanya memerankan kembali kekuasaan oligarki politik yang dulu secara beringas diperankan oleh Golkar.

Kedua adalah gerakan independen yang menolak untuk berhamba pada lembaga donor, tapi ikut berperan aktif dalam dunia pasar. Mereka biasanya menjadi gerakan yang bersendi pada basis produksi dan memainkan peran yang aktif dalam memobilisasi dukungan maupun logistik. Ada yang bergerak dalam lembaga keuangan kerakyatan -seperti BMT-, ada yang mencoba untuk membangun koperasi dan sistem produksi lainnya. Bagi kalangan ini, cara untuk melawan pasar adalah dengan terlibat aktif serta bertarung dalam arena pasar. Biasanya mereka selalu menganggap bahwa kapitalisme global bisa dilawan dengan membentuk sistem alternatif dan upaya itu diantaranya adalah membentuk sistem produksi. Sejumlah gerakan yang kerapkali dijuluki sebagai fundamentalis sangat percaya dengan tesis ini. Walaupun ujung-ujungnya gerakan ini bisa masuk dalam spiral jaring pasar. Dibanding gerakan yang pertama, metode ini mengeliminir dugaan kalau mereka hanya menjadi bagian dari kepentingan kelompok tertentu.

Inilah gerakan yang beberapa diantaranya disponsori oleh kekuatan ideologis, seperti agama. Tapi beberapa diantaranya disponsori oleh keluarga atau kelompok usaha yang ingin mewujudkan kepedulian yang karikatif. Ikhtiar dari gerakan ini memang berusaha mewujudkan bangunan sistem alternatif, terutama dalam perlindungan terhadap kelompok miskin. Inisiatifnya bisa berupa: sekolah gratis, layanan kesehatan gratis, pengantaran jenanzah gratis, angkutan umum yang murah. Ide-ide sosial yang kreatif ini memang berusaha menjadi ‘bantal’ dari sistem sosial yang kian menjauh dari prinsip keadilan. Tantangan umum dari gerakan ini adalah bagaimana mengembangkan sayap alternatif untuk membuat sistem yang lebih besar dan memiliki jejaring luas. Kisah toko-toko distro merupakan manifestasi yang brillian dari usaha untuk keluar dari semangat kapitalisme pasar yang mahal dan massal. Tentu saja sebagaimana pada umumnya gerakan sosial yang lain persoalan utamanya ada di proses kaderisasi dan perluasan basis pendukung.

Ketiga adalah gerakan sosial yang bertumpu pada penguatan wacana akan ancaman globalisasi pasar. Bagi kalangan ini, globalisasi kapital tak bisa ditangkis hanya dengan aksi tapi melalui ‘pengetahuan’ mendalam akan bagaimana sebenarnya sistem ini berjalan. Tetapi gerakan ini juga kerapkali meyentuh pada aksi-aksi praksis yang bentuknya bisa dalam pendampingan, advokasi maupun ikut terlibat dalam perumusan kebijakan yang lebih populis. Dengan lebih memilih untuk mendampingi kelompok miskin kota, kalangan buruh, nelayan maupun pedagang kaki lima; gerakan sosial ini makin membesar pengaruhnya dan seringkali memiliki keterlibatan intens dengan para eksekutor kebijakan. Sebagaimana tampak dalam pemberitaan di media massa, gerakan ini seringkali harus ‘bertempur’ dengan elemen-elemen lain yang lebih memprioritaskan kebijakan-kebijakan yang melayani kepentingan modal.

Inilah gerakan yang secara umum bergerak dalam hal penggalian opini dan perluasan wacana. Simpul utama dari gerakan ini adalah pendidikan dan media. Beberapa kelompok mulai berusaha untuk menerbitkan pikiran-pikiran alternatif yang keluar dari jalur umum sekaligus mengorganisir dengan cara yang lebih mengakar. Basis umum dari masyarakat miskin yang jadi konstituen dari gerakan ini memang berdasar pada pemahaman yang sepenuhnya berorientasi pada penentangan atas sistem sosial yang buram. Jebakan yang umum terjadi adalah ‘ketertarikan’ untuk berkompromi dengan sistem yang bisa membuat gerakan ini terjerembab dalam logika penarikan laba.  Derasnya kebijakan publik yang anti kemiskinan membuat gerakan ini sepenuhnya berada pada ‘voltase dan volume’ yang tinggi untuk terus-menerus berhadapan, bukan hanya dengan negara tapi serikat modal. Jebakan yang umum berlangsung adalah ditumpahinya berbagai proyek yang membuat gerakan ini gagal dalam merumuskan dan membawa harapan idealnya.

Keempat adalah gerakan mahasiswa yang kini berhadapan langsung dengan kapitalisme pendidikan yang kejam. Ikhtiar untuk melawan kekuasaan despotik terbentur oleh aneka ragam problem internal yang membelenggu. Dari kaderisasi hingga sistem pelatihan, nampaknya gerakan mahasiswa mengalami persoalan yang jauh lebih mendalam: merumuskan kembali hubungannya dengan massa. Sejak pertumbuhan NGO yang luar biasa dan mekarnya kembali partai politik, maka relasi dengan massa kian minim; sebagian besar karena diambil kendali oleh dua kelompok diatas. Juga sejak runtuhnya Soeharto maka bayang kekuasaan despotik makin cair dan ini yang membuat gerakan mahasiswa kemudian melayani serangkaian isu yang sangat cepat. Kiranya problem ini memang perlu dijawab dengan kembali merumuskan serangkaian agenda yang lebih terstruktur dan meyentuh kepentingan konkrit masyarakat kecil. Di sini kepemimpinan dan peluang bagi munculnya cendekiawan organik jadi diperlukan.

Maka jika muncul pertanyaan, gerakan sosial apa yang mampu melawan arus kapitalisme modal? Maka jawabanya pun beragam. Di Papua kapitalisme modal berujud pada perusahaan-perusahaan tambang yang memakan tanah penduduk; di Jakarta kapitalisme itu berujud tata ruang yang tidak membuka lahan bagi masyarakat miskin untuk berusaha; di Yogyakarta muncul lewat serangkaian lembaga pendidikan yang sangat komersial; di Klaten tampil melalui privatisasi air; di Bandung dalam bentuk komersialisasi agama. Gejala-gejala sosial ini yang tidak saja butuh investigasi yang mendalam tapi juga bagaimana menyiapkan piranti gerakan sosial yang tepat. Sebuah gerakan sosial yang akan bergerak dalam tiga arus besar; dalam konteks kebijakan adalah menahan bahkan mengganti kebijakan yang lebih pro modal, sedangkan pada sisi struktur merombak struktur sosial dengan mengakomodasi lapisan masyarakat miskin dan di tingkatan kultur adalah melawan arus hegemoni.

Artinya keadilan sosial yang menjadi landasan dari semua cita-cita gerakan sosial berhadapan dengan struktur kekuasaan dan ekonomi yang menindas. Ketersediaan amunisi dari gerakan sosial yang ada tetap memerlukan ruang pemahaman yang mendalam akan batas-batas perjuangan yang selama ini jadi pilihan umum dari gerakan sosial yang ada. Tiap pilihan maupun jalur gerakan tetap punya batas dan hambatan sendiri. Gerakan sosial yang hendak mewujudkan keadilan sosial sebaiknya bertumpu pada dukungan, kebutuhan dan kepentingan rakyat kecil yang selama ini jadi barisan pendukungnya. Dengan logika bangunan argumentasi seperti ini, gerakan sosial dalam merebut keadilan bukan sesuatu yang utopis dan tidak masuk akal. Perjalanan sejarah memberi bukti bayang-bayang cita-cita keadilan bukan hal mustahil untuk diwujudkan.

*disampaikan pada DAM BSKM 2011, Maret 2011 di Yogyakarta.


[1] Manfred B. Stegar, 2005, Globalisme: Bangkitnya Ideologi Pasar, Yogyakarta, Lafadl. Hal. 13.

[2] Essay B Herry Priyono, Neoliberalisme dan Sifat Elusif Kebebasan yang disampaikan pada “Pidato Kebudayaan” Dewan Kesenian Jakarta di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 10 November 2006, hlm 1.

http://www.unisosdem.org/download/PDF/prelease/Neoliberalisme%20dan%20Kebebasan.pdf. Dalam buku Fauzi Fashri, Penyingkapan Kuasa Simbol; Apropiasi Reflektif Pemikiran PierreBourdieu, Yogyakarta, Juxtapose, 2007, hal 143.

[3] Essay B Herry. Priyono, ibid. Hal. 1.

[4] F. A. Hayek lahir di Vienna (Austria) tahun 1900 dan pada usia 27 tahun menjadi direktur Austrian Institute for Economic Research dari tahun 1927 hingga 1931. Ia sempat menjadi pengajar di London dan Chicago. Tahun 1974, ia dianugerahi hadiah nobel dalam bidang ekonomi. Karya monumentalnya antara lain The Road to Serfdom (1944) dan The Fatal Conceit: The Errors of Socialism (1988). Ia sering dianggap sebagai “motor penggerak” aliran neoliberalisme. Lihat Deliarnov, ibid, hlm. 164.

[5] Essay B Herry Priyono. Op.Cit, 2006, hlm. 4.

[6] Essay B Herry. Priyono, Loc.Cit, 2006, hlm. 5.

[7] Deliarnov, Ibid, Op Cit, Loc Cit, Hal. 165.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here