Interdepedensi Politik dan Agama

0
39

Politik merupakan cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. Mengacu pada hal tersebut, politik berasal dari kata polis yang berarti negara atau bisa juga diartikan sebagai bentuk kumpulan yang sengaja dibentuk untuk mendapatkan sesuatu yang baik.

Setiap negara tentu memiliki satu aturan main yang disebut undang-undang atau hukum. Membentuk suatu undang-undang atau hukum memerlukan lembaga yang memiliki otoritas untuk membuatnya atau dengan kata lain perlu pemimpin untuk membuat sebuah peraturan. Pemimpin yang memimpin sebuah kekuasaan harus membuat peraturan hukum agar seluruh masyarakat yang ada di dalam kekuasaannya sejahtera.

Kedekatan hubungan antara politik dan agama dapat kita lihat dari pengertian berdasarkan bahasa. Kata agama terdiri dari kata A dan Gam. A artinya tidak dan gam diartikan pergi, jadi agama itu berarti tidak pergi, tidak berantakan. Ada juga yang mengartikan agama itu berarti tuntunan. Inti dari agama adalah seperangkat peraturan, oleh karena itu setiap agama membawa ajaran-ajaran yang akan menjadi tuntunan bagi para pemeluknya. Agama dalam islam disebut dengan Al-Diin. Diin dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum (Tim PAI UNY:2016).

Dapat diambil titik temu dari pengertian di atas bahwasanya arti kata dari politik dan agama mempunyai makna yang sama yaitu kekuasaan, peraturan, undang-undang dan hukum, sehingga dua hal ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Jadi agama memiliki andil yang besar dalam kebijakan politik dan juga sebaliknya peraturan yang dibuat oleh para pejabat publik (politikus) memiliki andil dalam mengatur masyarakat dalam menjalankan agama.

  • Bentuk Interdependensi Politik dan Agama

Fakta sejarah bangsa menunjukkan bahwa NKRI didirikan oleh proklamator dan para pejuang kemerdekaan yang semuanya merupakan penganut agama, terutama muslim, bukan atheis apalagi komunis. Rumusan Pancasila yang kemudian ditetapkan sebagai dasar bernegara dan ideologi bangsa jelas mencerminkan ajaran agama dalam semua silanya (Fauzan:2008), karena tidak ada agama yang anti-ketuhanan yang mahaesa. Tidak ada agama yang menolak kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak ada agama yang diakui di Republik ini yang menganjurkan disintegrasi bangsa Indonesia. Tidak ada agama yang tidak menyuarakan spirit kerakyatan, dan tidak ada agama yang anti-keadilan sosial.

Dengan demikian, sinergitas relasi agama dan politik, agama dan negara, kekuasaan dan keberagamaan adalah sebuah keniscayaan sekaligus merupakan bentuk simbiosis mutualisme yang saling mengisi, memaknai, mengayomi, dan memandu orientasi masa depan bangsa. Meskipun NKRI bukan negara agama tertentu dan juga bukan negara sekuler, tapi mayoritas penduduknya beragama Islam dan beragama lainnya yang diakui oleh negara.

Keduanya saling mengisi dan berbagi fungsi. Agama hadir untuk mengawal dan menjaga politik dari aneka penyimpangan dan penyelewengan karena syahwat politik dan kekuasaan yang cenderung menghalalkan segala cara, sedangkan politik diperlukan untuk memfasilitasi ekspresi dan aktualisasi kehidupan beragama para penganutnya.

Masing-masing dapat memainkan peran dan fungsinya secara harmoni, saling mengisi, dan melengkapi secara proporsional; tidak saling konfrontasi dan tidak dalam relasi antagonistis dan kontraproduktif. Jika salah satu dipisahkan, maka jalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini akan pincang. Kiblat bangsa dan negara ini bisa salah arah, menjadi negara sekuler, liberal, tidak Pancasilais, dan jauh dari keberkahan Ilahi.

  • Strategi Politik untuk perkembangan agama

Peranan politik dalam mendorong perkembangan agama ialah melalui kebijakan. Umat beragama tentu hidup di sebuah negara dan negara berdiri bersamaan dengan dibuatnya kebijakan yang mengatur jalannya sebuah kehidupan di negara tersebut. Agar dapat menjadi pembuat kebijakan, seseorang harus menempuh jalur politik karena kekuasan negara hanya dapat ditempuh dengan jalan politik tidak dengan jalan yang lain. Setelah agenda politik berhasil dan telah menjadi seorang yang dapat turut serta membuat kebijakan, maka usulan-usulan kebijakan yang dapat mendorong perkembangan agama dapat diajukan dan ditetapkan.

Politik bagi umat beragama sangat penting. Bila umat beragama baik Islam, Kristen, Hindu, Budha tidak peduli dengan perpolitikan negara dan tidak mau ambil peran di dalamnya, maka dikhawatirkan yang akan menempati jabatan politik yang strategis itu adalah orang-orang yang tidak menginginkan adanya agama atau bisa disebut dengan komunis dan juga dikuasai oleh orang yang menganggap bahwa agama dan politik itu harus dipisahkan. Sehingga akan banyak kebijakan yang dibuat bukan untuk mendorong perkembangan agama yang ada, namun justru menghancurkannya.

DPR sebagai lembaga legislatif di Indonesia memiliki peranan yang penting dalam membuat peraturan, karenanya kita harus cerdas dan teliti akan rekam jejak calon anggota dewan yang akan kita pilih dalam Pemilu.

  • Peranan organisasi masyarakat keagamaan dalam perpolitikan

Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya ormas keagamaan tidak memiliki tujuan dan cara yang sama dengan partai politik dalam kehidupan bernegara. Bila partai politik berorientasi pada politik praktis (kekuasaan) maka ormas keagamaan lebih berorientasi pada politik substansi (politik adiluhung) yang mengutamakan membela kedaulatan negara. Adapun peran konkrit ormas khususnya organisasi kemasyarakatan keagamaan ialah:

  1. Menghimbau agar masyarakat ikut serta dalam politik atau ikut berpartisipasi dalam Pemilu
  2. Mengadakan seminar kebangsaan agar tidak terjadi perpecahan akibat perbedaan pandangan politik
  3. Mengedukasi masyarakat tentang politik melalui penyuluhan ataupun workshop
  4. Mengkomunikasikan aspirasi masyarakat kepada pemangku jabatan yang membidangi politik
  5. Menjadi penasihat dan memberikan saran kepada pemerintah atau KPU selaku penyelenggara pemilu agar pemilu dapat berjalan sesuai dengan koridor agama yang ada

Daftar Pustaka

TIM PAI UNY. 2016. Dinul Islam. Yogyakarta: UNY Perss

Fauzan. 2008. Islam dan Kemoderenan Politik Berbasis Pemuda. Depok: Binamuda Ciptakreasi

ditulis oleh

Nabil Fairuzzabadi

(Ketua Bidang RPK PK IMM A.R Sutan Manshur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here