Omnibus Law Cipta Kerja : Pertaruhan antara Investasi dan Ekologi

0
79

Hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 menjadi hari duka bagi rakyat Indonesia, sebab Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Ide tentang Omnibus law ini sudah muncul sejak lama, Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya menyampaikan gagasan merampingkan regulasi dengan membentuk dua undang-undang (UU), yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pembentukan kedua UU ini sekaligus akan memangkas puluhan regulasi yang terkait dengan ketenagakerjaan dan pemberdayaan UMKM (Rongiyati, 2019). Pembentukan RUU Omnibus Law merupakan suatu upaya pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia berkehendak untuk menjadi 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia dengan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

Keberadaan Omnibus Law sudah dikenal dalam teori-teori hukum. Teori Omnibus Law berasal dari negara-negara common law. Omnibus Law merupakan sebuah praktik penyusunan peraturan perundang-undangan, yang banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem common law/anglo saxon seperti Amerika, Kanada, Inggris, Filipina dan lainnya. Prosesnya disebut Omnibus Legislating dan produknya disebut Omnibus Bill. Kata omnibus berasal dari bahasa latin yang artinya segalanya atau semuanya (for everything).[1] Meskipun begitu konsep Omnibus Law masih terbilang baru di telinga masyarakat Indonesia dan telah menuai pro kontra di awal tahun 2020 ini, utamanya RUU Cipta Kerja yang saat ini sudah disahkan menjadi UU Cipta Kerja. Undang-undang ini akan merangkum, mengubah dan memangkas 79 Undang-Undang.

Pemerintah memangkas undang-undang sebelumnya karena dianggap terlalu menyulitkan pengusaha, sebagaimana yang dipaparkan pada latar belakang Naskah akademik RUU Cipta Kerja dijelaskan bahwa pemerintah mengadopsi indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) untuk mengetahui respon pelaku usaha terhadap antara lain perizinan, peraturan perundang-undangan, pelayanan pemerintah, akses terhadap keuangan, dan kepastian hukum. Masukan dari dunia usaha digunakan Pemerintah untuk melakukan pembenahan agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga ke depan akan memudahkan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan usaha di Indonesia.  Pemerintah juga didorong untuk merancang kebijakan yang lebih efisien, mudah diakses oleh semua pihak, dan dapat dilaksanakan dengan mudah. Pecapaian peningkatan indeks EoDB Indonesia, diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang baik dan mampu merangsang usaha baru untuk tumbuh dan lebih berkembang di Indonesia. Perbaikan peningkatan indeks EoDB diharapkan mampu meningkatkan investasi, produktivitas dan daya saing, sehingga pada akhirnya akan menaikkan PDB secara berkesinambungan.[2]

Alih-alih memperbaiki iklim investasi Omnibus Law Cipta kerja justru memuat pasal-pasal kontroversial terkait ketenagakerjaan. Tak hanya itu, isu lingkungan dalam Undang-Undang sapu jagat ini tak kalah mengkhawatirkan. Banyak sekali kemudahan yang diberikan kepada pengusaha melalui UU Cipta Kerja. Namun, kemudahan tersebut justru akan berdampak sangat buruk terhadap kelestarian ekologi. Kemudahan yang diberikan pemerintah ini diwujudkan dalam bentuk aturan baru terkait perizinan berusaha yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Salah satu poin krusial dari UU Cipta Kerja adalah terkait ketentuan pasal 40 UU No 32 tahun 2009 mengenai ‘izin lingkungan’ yang dihapus dalam UU Cipta Kerja. Padahal dalam aturan lama, menyebutkan izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha.  UU Cipta Kerja juga merubah pengaturan terkait Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan) dengan memberikan kewenangan terkait amdal ke Pemerintah Pusat. UU Cipta kerja melakukan perubahan atas pasal 24 UU No 32 tahun 2009.

Ayat (1) berbunyi

“Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan”.

Kemudian ayat (2) berbunyi

Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan Pemerintah Pusat”.

Tim itu terdiri atas pemeritah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah menetapkan keputusan kelayakan linkungan hidup. Keputusan kelayakan lingkungan hidup menjadi syarat penertiban perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.  Hal ini jelas bertolak belakang dengan Undang-Undang sebelumnya. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 mengatur bahwa dokumen Amdal dinilai oleh komisi penilai amdal yang dibentuk menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangan. Jika tidak ada rekomendasi Amdal, maka izin lingkungan tidak diterbitkan. Pada pasal 30 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa komisi penilai Amdal terdiri atas wakil unsur : instansi lingkungan hidup, instansi teknis terkait, pakar di bidang pengetahuan  yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji, pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

Penghapusan terkait izin lingkungan dan kemudahan yang diberikan dalam hal pengurusan izin Amdal justru akan menghilangkan semangat negara dalam menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan yang selama ini diserukan oleh berbagai negara dan menjadi permasalahan global. Instrumen lingkungan hidup melalui Amdal sejatinya bukanlah penghambat bagi para pengusaha akan tetapi untuk memastikan investor patuh terhadap instrumen lingkungan.

Masalah lainnya dari Omnibus Law Cipta Kerja adalah terbatasnya keterlibatan masyarakat terhadap proses penyusunan Amdal. Dalam UU No 32 tahun 2009 pasal 26 disebutkan bahwa dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.  Masyarakat yang dimaksud meliputi, yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup dan/atau masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. Masyarakat yang dimaksud dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja pasal 26 dirubah menjadi “Penyusunan dokumen amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan”. Perubahan ini akan menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan amdal dibatasi hanya pada masyarakat yang terkena dampak langsung saja sementara masyarakat yang tidak terkena dampak langsung maupun pemerhati lingkungan tidak bisa ikut berpartisipasi apalagi mengajukan keberatan.

Selain itu, lahan juga menjadi salah satu hal yang dipermudah perizinannya dalam UU Cipta Kerja. UU Cipta kerja menghendaki adanya kemudahan pengurusan lahan untuk meningkatkan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja. Salah satunya dengan mengubah ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 18 ayat 2 mengenai batas minimal 30% kawasan hutan yang harus dipertahankan dari luas daerah aliran sungai atau pulau. Dalam UU Cipta Kerja pada perubahan pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai dengan kondisi fisik dan geografis DAS (Daerah Aliran Sungai) dan/atau pulau”. Perubahan aturan ini tentu sangat mengkhawatirkan sebab tidak tercantumnya batas minimal kawasan hutan yang harus dipertahankan di UU Cipta Kerja.

Pasal-pasal kontoversial ini mendapat penolakan dari berbagai organisasi lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) akan melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja. Dilansir dari katadata.co.id Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati, menyebut pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja merupakan puncak pengkhianatan negara terhadap hak buruh, petani, masyarakat adat, perempuan, dan lingkungan hidp serta generasi mendatang. Pilihan mengesahkan RUU yang tidak mencerminkan kebutuhan rakyat dan alam merupakan tindakan inkonstitusional.

Tak hanya Organisasi Pemerhati Lingkungan, Omnibus Law Cipta Kerja ini bahkan menjadi perhatian para investor global. Dilansir dari tirto.id sebanyak 35 Investor Global yang mewakili investasi (AUM) senilai 4,1 triliun dolar AS membuat surat terbuka kepada Pemerintah Indonesia menyikapi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Para investor mengaku khawatir perubahan kerangka perizinan, pemantauan kepatuhan lingkungan, konsultasi publik, dan sistem sanksi yang diatur dalam RUU Ciptaker ke depan akan berdampak buruk terhadap lingkungan, hak asasi manusia, dan ketenagakerjaan.

Undang-Undang Cipta Kerja mendapat penolakan dari berbagai organisasi ataupun pemerhati lingkungan tentu bukanlah tanpa alasan. Banyak bencana ekologi saat ini diakibatkan oleh investasi yang tidak patuh instrumen lingkungan. Berbagai kejadian alam yang terjadi di Indonesia, kebakaran hutan, tanah longsor hingga banjir tidaklah kita maknai sebagai fenomena alam semata tetapi juga sebagai dampak dari pengelolaan sumber daya yang tidak bijak dari manusianya. Jika aturan terhadap instrumen pengelolaan lingkungan hidup semakin dipermudah, tentu akan semakin membahayakan lingkungan.

Disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jelas sangat mempertaruhkan kelestarian ekologi yang pada akhirnya akan berdampak pada  ketidakmakmuran rakyat Indonesia. Dalam hal ini Omnibus Law UU Cipta Kerja sejatinya tidak boleh terlepas dari Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kembali ke falsafah ekonomi kerakyatan, ekonomi gotong royong “dari, oleh dan untuk rakyat”. Jika Omnibus Law Cipta Kerja tak mampu memberikan jaminan kemakmuran bagi rakyat maka Omnibus Law Cipta Kerja ini harus dipertanyakan keabsahannya. Namun sayang proses penyusunan dan pembahasan Undang-Undang ini terlalu singkat dan keterlibatan masyarakat pun sangat dibatasi.

Pemerintah Indonesia sejak awal mengusulkan RUU ini telah menargetkan proses pembahasan Omnibus Law ini segera dituntaskan dan disahkan dengan tujuan akhir peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dengan Omnibus Law yang memangkas berbagai Undang-Undang, pemerintah terlalu banyak mengabaikan aspek kesejahteraan rakyat termasuk di dalamnya aspek ekologi. Banyaknya kemudahan izin dalam berusaha tentu saja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tapi di baliknya ternyata akan memberikan banyak dampak buruk bagi lingkungan yang tentu akan berdampak juga bagi keselamatan hidup rakyat. Pemerintah Indonesia hendaknya membuka mata atas banyaknya permasalahan ekologi di Indonesia.

Dengan banyaknya gelombang aksi penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja semoga terketuk hati Pemerintah RI dan DPR RI untuk kembali meninjau ulang Omnibus Law Cipta Kerja.

Salam hormat dari rakyatmu yang (masih) berharap kebaikanmu.

TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA!!!

(Nurul Mujtahidah Sekretaris Umum PC IMM BSKM 2020)

 

DAFTAR PUSTAKA

Naskah Akademis RUU Cipta Kerja (pdf)

Rongiyati, S., 2019, Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM melalui Omnibus Law, Info Singkat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (pdf).Vol.XI,No23/I/Puslit/Desember/2019 Naskah akademis RUU Cipta Kerja(pdf)

Setiawan, 2020,  Bahaya Pasal-Pasal Omnibus Law UU Ciptaker yang Ancam Lingkungan Hidup dalam https://katadata.co.id/sortatobing/ekonomi-hijau/5f7c3f0e25cc1/bahaya-pasal-pasal-omnibus-law-uu-ciptaker-yang-ancam-lingkungan-hidup diakses pada 9 Oktober 2020.

Thomas, 2020, 35 Investor Global Surati Pemerintah: RUU Ciptaker Rusak Lingkungan, dalam https://tirto.id/f5BY diakses pada 9 Oktober 2020.

UU Cipta Kerja Final Paripurna (pdf)

UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pdf)

UU No 41Tahun 1999 tentang Kehutanan (pdf)

Catatan kaki :

[1] Naskah akademis RUU Cipta Kerja(pdf)

[2] Naskah akademis RUU Cipta Kerja (pdf)

 

SHARE
Previous articleInterdepedensi Politik dan Agama
Next articleAgama-Religion-Diin
Pimpinan cabang IMM Bulaksumur Karangmalang mewadahi kader IMM di UGM UNY.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here