PC IMM BSKM Gelar Audiensi Dengan Wakil Bupati Gunungkidul

0
257

11034784_10205073934145164_682561005_o

Yogyakarta- PC IMM BSKM mengadakan silaturahmi dan audiensi dengan alumni IMM, yaitu Drs. Immawan Wahyudi, M.H. yang sekarang menjabat Wakil Bupati Gunungkidul, Jumat (06/03) pagi. Silaturahmi dan audiensi bertempat di kantor Wakil Bupati Pemda Gunungkidul dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PC IMM BSKM, yaitu Faisal Isnan, S.Pd.

11015473_10205073935985210_1830165682_n

Kesibukan Bapak Immawan Wahyudi sebagai Wakil Bupati tidak menghalanginya untuk melakukan audiensi dengan IMM. Hal tersebut perlu dihargai karena sebagai aktivis IMM periode lama (80an) yang sekarang menduduki posisi cukup strategis di pemerintahan daerah, masih meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran dengan IMM.  Setidaknya ada beberapa tema yang didiskusikan dalam audensi dengan pak Immawan Wahyudi, yaitu tentang Kemuhammadiyahan dan keadaan bangsa saat ini.

11050915_10205073933945159_99306069_n

Sebagai seorang aktivis IMM yang sudah lama berkecimpung di Muhammadiyah tentu Bapak Immawan memahami betul perkembangan Muhhamadiyah saat ini. Muhammadiyah menurut beliau  memang bukan partai politik dan tidak mungkin menjadi partai politik, namun harus tetap berperan aktif dalam politik. Politik bukanlah sesuatu yang harus dijauhi karena spektrum politik sangat luas. Politik juga bisa dijadikan ladang untuk berdakwah. Politik tidak boleh dimaknai sebagai alat untuk mengejar kekuasaan semata.

Dalam masalah kebangsaan beliau tertarik pada kasus KPK-Polri yang memang menjadi trending topic beberapa waktu lalu. Kasus KPK-Polri memang sebagai upaya pelemahan KPK. Namun, disatu sisi cara komunikasi Pimpinan KPK saat mengumumkan pada media penetapan tersangka kepada BG juga patut diperhatikan. Komunikasi KPK pada saat pengumuman tersangka bila dilihat dari segi kultural memang kurang etis. Komunikasi politik yang disampaikan oleh pejabat publik  harus berhati-hati karena.

Beliau juga mengikuti permasalahan “dana siluman” antara DPRD Provinsi Jakarta dengan Gubernur Jakarta, Basuki Cahya Purnama (Ahok) . Mediasi yang gagal menurut beliau karena tidak adanya etika atau kesopanan Gubernur Jakarta kepada anggota dewan DPRD DKI Jakarta. Hal-hal yang disampaikan oleh Ahok dipandang kurang etis apalagi sebagai Gubernur.

(Arif S. Santoso)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here