Press Release PC IMM BSKM

0
12

Proyek Bendungan Bener adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah di tetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41/2018, Desa Wadas di Kecamatan Bener adalah lokasi yang akan dibebaskan lahannya dan dijadikan lokasi pengambilan bahan material berupa batuan andesit untuk tujuan pembangunan Bendungan Bener.

Berdasarkan data dari WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) tambang kuari (quarry) atau penambangan terbuka (dikeruk tanpa sisa) yang direncanakan berjalan selama 30 bulan dengan cara dibor, dikeruk dan diledakkan menggunakan 5.300 ton dinamit tau 5.280.210 Kg, hingga kedalaman 40 meter. Tambang kuari ditargetkan bantuan andesit di Desa Wadas menargetkan 15,53 juta meter kubik material untuk menyokong pembangunan Bendungan Bener, dengan kapasitas produksi 400.000 meter kubik per bulan.

Berdasarkan data dari YLBH Yogyakarta kronologi proyek Bendungan Bener pada Desa Wadas dimulai pada 4 September 2017 permohonan izin lingkungan terbit dan disebarluaskan melalui banner yang dipasang di desa-desa yang terdampak pembangunan Bendungan Bener, yang mana dalam banner tersebut pada intinya meminta saran, pendapat, dan tanggapan dari warga setiap desa yang terdampak, namun permintaan tanggapan tersebut tanpa mencantumkan Desa Wadas sebagai desa terdampak untuk dimintai pendapat. Kemudian, pada 26 Februari 2018 masyarakat mendapatkan pengumuman tentang pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 590:0001933 dan pada 8 Maret 2018 izin lingkungan tetap diterbitkan dan diumumkan, namun secara ajaib Desa Wadas termasuk sebagai salah satu satu desa yang terkena dampak lingkungan. Selain itu, masyarakat Desa Wadas juga tidak dilibatkan dalam proses penyusunan amdal Bendungan Bener karena pada 10 November 2017 kepala Desa dan 2 warga desa hanya diundang ke Hotel Sanjaya dan langsung disodori dokumen AMDAL Bendungan Bener oleh BBWS-SO, namun warga tidak diberi pemahaman maupun sosialisasi mengenai hal itu.

Padahal dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 menjelaskan, pemrakarsa dalam menyusun dokumen AMDAL harus mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunannya.

Padahal keterlibatan masyarakat dalam proses amdal adalah spirit dari peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia saat ini. Lingkungan hidup itu sendiri, sesuai dengan pengertian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memasukkan unsur manusia dan segala perilakunya.

Oleh sebab itu, manusia sebagai subyek lingkungan hidup memiliki peranan vital yang meliputi hak dan kewajiban maupun berperan serta atas kelangsungan lingkungan hidup. Hak atas informasi lingkungan yang merupakan konsekuensi logis dari dari hak berperan serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah Jawa Tengah juga tidak taat terhadap peraturan rencana tata ruang wilayah yang di buatnya sendiri. Berdasarkan Pasal 42 Huruf c Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 dikatakan bahwa Kecamatan Bener merupakan kawasan bencana tanah longsor. Sederhananya, kawasan kecamatan Bener merupakan kawasan lindung (salah satunya kawasan rawan bencana). Selain itu, pada Pasal 45 huruf e PERDA RTRW Purworejo juga disebutkan bahwa Kecamatan Bener merupakan kawasan rawan bencana kekeringan. Artinya, ketika terjadi penambangan batuan di Desa Wadas yang merupakan area perbukitan, maka potensi kekeringan akan meningkat mengingat perbukitan di Desa Wadas merupakan salah satu area resapan air (Pasal 33 Perda RTRW Kabupaten Purworejo) yang menyimpan cadangan air. Masyarakat Desa Wadas dengan tegas menolak penambangan batuan (quarry). Penolakan ini bukan tanpa alasan, perbukitan Desa Wadas selain menyimpan cadangan air yang melimpah juga merupakan kawasan yang sangat subur dengan beragam komoditas. Komoditas hasil bumi Desa Wadas seperti durian, kelapa, kopi robusta, kakao, kemukus, cengkeh, vanili, karet, aren, tanaman umbi-umbian, kayu keras serta berbagai macam komoditas lainnya, selama ini menjadi penopang hidup mayoritas masyarakat Desa Wadas. Hal serupa pun telah masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo tepatnya di dalam Pasal 54 dimana kawasan Kecamatan Bener memang diperuntukan untuk kawasan perkebunan berupa: kelapa, cengkeh, kopi robusta, aren, dan kakao. Berdasarkan uraian di atas maka rencana penambangan material di Desa Wadas untuk pembangunan Bendungan Bener, telah mengabaikan dan melanggar Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 tepatnya Pasal 42 Huruf c, Pasal 45 huruf e, dan Pasal 54.

Kemudian pada 23 April 2021 pukul 11.00 WIB menurut dari berbagai sumber berita bahwasannya menurut YLBH Yogyakarta dan Kader Hijau Muhammadiyah yang sedang berada dilokasi telah terjadi tindakan represif dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap warga, kuasa hukum warga, dan jaringan solidaritas di Desa Wadas. Tindakan tersebut terjadi dikarenakan adanya masyarakat yang melakukan tindakan pemblokiran jalan sebagai respon atas adanya upaya sosialisasi pemasangan patok keperluan penambangan batuan andesit sebagai bahan pembangunan bendungan Bener.

Tindakan yang dilakukan oleh aparat negara dapat ditafsirkan secara berbeda ditinjau dari laporan yang ada dan kondisi dilapangan sehingga harus melihat dari berbagai pendekatan. Untuk itu Pasal 14 Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Masa.

Sehingga dapat dimaknai dari pendekatan aparat dapat dikatakan sebagai upaya pengamanan dan pengendalian masa, sementara dari pendekatan warga Desa Wadas, hal tersebut merupakan pembukaman kebebasan perpendapat dan melanggar HAM. Oleh karenanya Namun jika benar demikian, berdasarkan pemaparan yang telah ada sebagaimana kami paparkan pada pasal diatas maka tindakan represif dan kekerasan seharus-harusnya agar dihindari oleh aparat pemerintah dan senantiasa agar mengedepankan tindakan yang bersifat persuasif sesuai dengan undang-undang yang ada baik dari sisi undang-undang aparat maupun HAM dalam menindak aspirasi rakyat.

Oleh karenanya Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bulaksumur-Karangmalang beserta perwakilan Pimpinan Komisariat dalam lingkup PC IMM BSKM yang telah melakukan analisis terkait isu wadas secara mendalam, analitis dan pendekatan atas kasus ini, kami menyepakati sikap IMM BSKM untuk melakukan rilis sebagaimana berikut:

1. Bahwasanya pemerintah sangat kurang memperhatikan bahkan telah melanggar beberapa undang-undang yang ada dari segi Hukum.
2. Bahwasanya pemerintah telah abai akan kondisi alam dan lingkungan sekitar masyarakat serta tidak mengidahkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan.
3. Selaku Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang memiliki poin trilogi kemanusiaan secara sadar seharusnya dapat terpanggil dengan kasus ini. Tindakan yang sudah ada atau akan dilaksanakan terkait pendampingan sosial kepada masyarakat, tindakan hukum dan advokasi, maupun tindakan-tindakan lainnya diharapkan dapat dilaksanakan secara kritis dan analitis serta bijaksana. Menyelaraskan dengan kalimat pertama pada poin ini maka sebaiknya para kader dapat berkontribusi nyata paling tidak dengan mengawal isu ini atau setidaknya menyebarluaskan kasus ini.

SHARE
Previous articleRamadan Adalah Anak Tangga, Bukan Polisi Tidur!
Pimpinan cabang IMM Bulaksumur Karangmalang mewadahi kader IMM di UGM UNY.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here