Sejarah Partisipasi Politik Perempuan Indonesia (Bagian Kedua)

0
73

(Lanjutan)

Sulawesi Selatan juga pernah dipimpin oleh seorang Sultanah bernama Siti Aisyah We Tenriolle. Menurut Guru Besar Sosiologi dan Sejarah Masyarakat Universitas Indonesia, Harsja W. Bachtiar, ia merupakan seorang wanita berkemauan keras, cerdas dan berpengalaman luas, ia diangkat menjadi kepala negara kerajaan Tanette pada tahun 1856, menggantikan kakeknya, La Rumpang Megga Matinro Eri Moetiara yang mengusulkan pengangkatan cucunya pada Gubernur “Celebes en Onderhoorigheden” (Sulawesi dan daerah-daerah taklukkannya), penguasa Belanda di Makassar yang sejak tahun 1826 memperoleh hak untuk mengangkat dan memberhentikan kepala negara Tanette yang menjadi leenvorst dari pemerintah Hindia Belanda.

Harsja juga mencatat, kerajaan Tanette yang pada waktu itu luasnya 61.180 hektar, di bawah pemerintahan wanita yang mahir berpolitik ini dapat disatukan dalam kekuasaannya. We Tenriolle juga mengangkat tiga putrinya yaitu Pantjai Tana Boenga WaliE, putri I Pateka Tana dan putri I Hawang untuk menjadi aru atau kepala pemerintahan di daerah Pancana, Lololang dan Pao-Pao.[1]

Meski pada saat itu, belum ada aturan khusus yang memperbolehkan atau mengatur perempuan berpartisipasi dan terlibat dalam politik seperti halnya di negara-negara Barat, namun inilah partisipasi politik perempuan pertama di Indonesia yang saat itu masih bernama Nusantara.

Partisipasi politik perempuan Indonesia kemudian berlanjut dengan pergerakan para perempuannya, baik secara individu maupun organisasi. Mengenai hal ini, A.K. Pringgodigdo membagi pergerakan perempuan di Indonesia menjadi tiga gelombang, gelombang pertama tahun 1908-1920, gelombang kedua tahun 1920-1930, dan gelombang ketiga tahun 1930-1942. Menurutnya, pada gelombang pertama, pergerakan perempuan hanya berjuang mempertinggi kedudukan sosial, persoalan politik tidak dibahas.[2]

Meski demikian, sebelum Pringgodigdo membagi pergerakan perempuan menjadi tiga gelombang, telah tercatat nama-nama pejuang perempuan di antaranya Cut Nyak Dhien dan Rahmah El-Yunusiyyah. Cut Nyak Dhien yang lahir tahun 1848 dan wafat tanggal 06 November 1908, selain dikenal dengan keberanian, ketangguhan, dan kesabarannya melawan penjajah Belanda selama 30 tahun (1875-1905),[3] Dhien (panggilan untuk Cut Nyak Dhien) juga dikenal sebagai seorang hafizhah (penghafal Qur’an).[4] Sementara di Serang, tercatat nama Raden Ayu Kusriah Retno Edi atau yang lebih dikenal dengan Nyi Ageng Serang juga turun ke medan perang melawan Belanda pada abad 18. Soetomo S. Honggowongso menuliskan dalam bukunya Perjuangan Wanita Sejagat Menuntut Hak Politik, Nyi Ageng Serang juga mengikuti latihan-latihan kemiliteran dan siasat perang bersama dengan para prajurit laki-laki. Pandangannya sangat tajam dan menjangkau jauh ke depan, pun keberaniannya.[5]

Pada tanggal 29 Desember 1900, lahir Rahmah El-Yunusiyyah di Padangpanjang,[6] bersama dengan kakak perempuannya, Rahmah mendirikan Diniyyah Puteri pada 01 November 1923.[7] Murid-murid pertamanya saat itu berjumlah 71 orang yang mayoritas terdiri dari ibu-ibu rumah tangga muda, dengan pelajaran diberikan setiap hari selama 3 jam di sebuah Masjid Pasar Usang, Padang Panjang, dengan sistem halaqah (duduk melingkar).[8]

Memasuki gelombang pertama, Kartini sebagai ikon pergerakan perempuan pada masa ini. Sama seperti Rahmah, Kartini juga memperjuangkan pendidikan bagi perempuan hanya dengan cara berbeda, dalam suratnya yang tidak diterbitkan pada bulan Januari 1903, ia menulis:

“ Sebagai ibu, dialah pendidik pertama umat manusia. Di pangkuannya anak pertama-tama belajar merasa, berpikir, berbicara. Dan dalam kebanyakan hal pendidikan yang pertama-tama ini bukan tanpa arti untuk seluruh hidupnya. Tangan ibu lah yang pertama-tama meletakkan benih kebaikan dan kejahatan dalam hati manusia, yang tidak jarang dibawa sepanjang hidupnya. Tidak tanpa alasan orang mengatakan, bahwa kebaikan dan kejatan diminum bersama air susu ibu dan bagaimana sekarang ibu-ibu Jawa dapat mendidik anak-anaknya, kalau mereka sendiri tidak dididik? Peradaban dan kecerdasan bangsa Jawa dalam hal itu terbelakang, tidak mempunyai tugas”.[9]

 

Sembilan tahun kemudian, lahir organisasi perempuan Putri Merdika yang didirikan pada tahun 1912 di Jakarta dengan bantuan Budi Utomo. Oleh Pringgodigdo, Putri Merdika bertujuan untuk memajukan pengajaran anak-anak perempuan (di antaranya memberikan penerangan dan bantuan uang), juga mempertinggi sikap yang merdeka, tegak dan melepaskan tindakan malu-malu yang melewati batas.[10]

Putri Merdika inilah organisasi perempuan pertama yang berhaluan feminis, sebagaimana hal ini terlihat dalam koran mereka yang berfungsi sebagai penyebar gagasan dan propaganda mereka bernama Poetri Merdika. Artikel-artikel dalam korannya tertulis dalam bahasa Belanda, Melayu dan Jawa, ada pula edisi Sunda yang terbit pada tahun 1918 bernama Penoentoen Istri. Maka, dengan terbitnya koran ini, minat kepada gerakan emansipasi tergugah, dan masalah-masalah yang berkaitan juga dibicarakan.[11]

Meski demikian menurut Pringgodigdo, pada gelombang awal pergerakan Indonesia, pergerakan perempuan hanya berjuang untuk mempertinggi kedudukan sosial. Soal-soal politik seperti hak pemilihan sama sekali tidak menjadi pembicaraan, karena kaum laki-laki juga tidak memilikinya.[12]

Dua belas tahun setelah Putri Merdika berdiri, Partai Sjarikat Islam mendirikan organisasi khusus wanita bernama Sjarikat Siti Fatimah di Garut dan Wanoedidjo Oetomo di Yogyakarta. Nama-nama organisasi tersebut kemudian berubah menjadi Sjarikat Perempoean Islam (SPI) pada tahun 1924. Namanya selanjutnya berubah menjadi Sjarikat Perempuan Islam Indonesia, sesuai dengan perubahan nama Partai Sjarikat Islam (PSI) menjadi Partai Sjarikat Islam Indonesia (PSII) pada tahun 1928. Tidak lama kemudian, Aisyiyah, Sjarikat Perempoean Islam Indonesia, Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling (JIBDA), bersama organisasi wanita lainnya seperti Wanita Taman Siswa, Wanito Katolik dan Wanito Moeljo berpartisipasi membidani lahirnya Perikatan Perempoean Indonesia (PPI) sebagai keputusan Kongres Perempoean Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 22-25 Desember 1928.[13]

Fakta sejarah ini, ungkap Sejarawan Ahmad Mansur Suryanegara, menunjukkan bahwa organisasi wanita Islam bukanlah organisasi eksklusif. Mereka dapat bekerjasama dengan organisasi wanita lainnya, baik organisasi agama maupun non agama.

 

Sarah Mantovani SH., MPI.

Alumni Bimtek Penulis Sejarah Kemdikbud RI

Catatan Kaki :

[1] Harsja W. Bachtiar, Kartini dan Peranan Wanita Dalam Masyarakat Kita dalam Satu Abad Kartini (1879-1979), Aristides Katoppo, et. al. (ed) (Jakarta: Sinar Harapan, 1979), hlm. 74-75.

[2] A.K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, (Jakarta: Penerbit Pustaka Rakyat, 1960), hlm. 33.

[3] M. Zainuddin, Srikandi, hlm. 64 dan 68.

[4] Penulis melakukan kunjungan ke makam Cut Nyak Dhien di Gunung Puyuh, Sumedang pada hari Ahad tanggal 22 Juni 2014 dan mewawancarai penjaga makamnya bernama Nana.

[5] Soetomo S. Honggowongso, Perjuangan Wanita Menuntut Hak Politik, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 54.

[6] Aminuddin Rasyad, Disertasi Perguruan Diniyyah Puteri Padangpanjang: 1923-1978, Suatu Studi mengenai Perkembangan Sistem Pendidikan Agama, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1982), hlm 132-133.

[7] Tamar Djaja, Rohana Kudus Srikandi Indonesia: Riwayat Hidup dan Perjuangannya, (Jakarta: Penerbit Mutiara, 1980), hlm. 11.

[8] Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1982), hlm. 62-63.

[9]J.H Abendanon, Surat-Surat Kartini: Renungan tentang dan untuk Bangsanya (terj: Sulastin Sutrisno), (Bandung: Penerbit Djambatan, 1981), hlm. 368.

[10] A.K Pringgodigdo, Sejarah, hlm. 34.

[11] Sartono Kartodirdjo, et. al., Sejarah Nasional Indonesia, (Solo: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hlm. 248.

[12] Ibid., hlm. 33.

[13] Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah I, (Bandung: Salamadani, 2009), hlm. 509. PPI kemudian berubah nama menjadi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI), pada kongres 1929 di Jakarta menjadi Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia (PPII). Lihat Kowani, Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), hlm. 37.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here